Pusat & Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya memberikan dukungan penuh untuk penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Menurut Jazuli, RUU Perampasan Aset sangat penting untuk agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. "Fraksi PKS menilai RUU ini penting dan urgent sebagai upaya total pemberantasan korupsi," ujar Jazuli saat

Jakarta – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Deputi Olahraga dan Kebugaran (DOKE) yang berada dibawah Bidang Kepanduan mengirimkan 25 orang instruktur senamnya di acara Senam Pembauran Kebangsaan yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta yang mengambil tema ‘Serasi dalam Keberagaman Harmoni dalam Kebhinnekaan’, Jum’at (9/6/2023) di halaman

Jakarta - Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajaran menerima kunjungan dari Sekretaris Bersama Kuning-Ijo-Biru (Sekber KIB) di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Rabu, (21/6/2023). Pada pertemuan yang berlangsung kekeluargaan tersebut, Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, jajaran Wakil Sekjen, dan jajaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) PKS. Rombongan Sekber

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaunching Gerakan Dzikir Kemenangan dan Keselamatan Negeri di Masjid Al-'Adalah, Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa sore, (20/6/2023). Kegiatan yang diresmikan oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan diinisiasi oleh Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah (BPU) ini selain dalam rangka menyambut kemenangan Pemilu

Tribunlampung.co.id,Bandarlampung-  DPW PKS Lampung menggelar Talkshow dan Pelantikan pengurus DPW Gerakan Muda (GEMA) Keadilan Provinsi Lampung, Senin (19/7/2023). Kegiatan tersebut berlangsung di GSG DPTW PKS Lampung yang berada di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Selain agenda pelantikan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gema Keadilan juga akan melaksanakan orientasi pengurus (Opus) pada hari yang sama. Ketua DPW PKS Lampung Mufti Salim dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan

Jakarta – Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar bergerak cepat menyelesaikan masalah 11 WNI korban penipuan kerja yang  sekarang ditahan di Kamboja.  Menurut pengakuan mereka, awalnya mereka dijanjikan bekerja sebagai petugas call center,  namun justru dipekerjakan sebagai scammer atau penipu daring dan kemudian dijemput kepolisian Kamboja.  “Saat ini

Jakarta - Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang berulang kali menyampaikan pendapat publiknya agar Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten mengawal dan melaksanakan konstitusi, mengapresiasi MK yang menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu agar diubah dari proporsional terbuka menjadi kembali tertutup, karena berubah dari sistem proporsional terbuka

Jakarta-- Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin Paru menghadiri Putusan Sidang UU Sistem Pemilu yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (15/6/2023).  Dalam keterangannya usai persidangan, Zainuddin Paru menyebut putusan MK sesuai dengan harapan masyarakat.  "Ini menjadi harapan dari semua Partai politik dan tentu masyarakat yang menjunjung tinggi Demokrasi,"

DETIK NEWS, Jakarta - Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sistem Pemilu. Pipin menilai keputusan MK merupakan kemenangan untuk rakyat. "Keputusan MK ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia," kata Pipin saat dihubungi, Kamis (15/6/2023). "Sebagai benteng terakhir penjaga Konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi,"

Jakarta - Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang membawa sebutan ‘Konstitusi’ dan keanggotaannya dipersyaratkan kenegarawanan, agar konsisten dengan putusan sebelumnya, dan menjadi teladan dalam konsistensi menegakkan konstitusi. Karenanya, imbuh Hidayat, apa keputusan MK tidak mencederai kedaulatan yang oleh UUD