Pusat & Provinsi

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan komitmen politik (political will) pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting untuk dapat mendorong capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, utamanya di wilayah Indonesia Timur yang masih memiliki banyak permasalahan kesehatan. Misalnya di Provinsi Maluku yang memiliki kesulitan tinggi

Padang - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto menyebutkan harga pangan di setiap pasar bisa saja terjadi perbedaan karena dipengaruhi oleh jumlah persediaan, permintaan, perilaku konsumen, perilaku pedagang, pemain pasar, dan faktor non ekonomi yang bersifat psikologis dan kebijakan politik. “Harga pangan di Pasar Tanjungsari Sumedang yang kemarin dikunjungi Presiden, bisa berbeda

Jakarta-- Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya kewajiban menjaga akal sehat dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, disebabkan PKS secara konsisten menolak setiap rancangan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat.  "PKS berupaya menghadirkan tugas konstitusi yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, saya percaya PKS adalah sumber energi untuk menghasilkan

Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi pengurus di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat, (14/7/2023). Kegiatan yang rencananya akan rutin diadakan setiap bulan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengurus tentang kondisi tubuhnya dan pentingnya untuk menjaga kesehatan."Kita upayakan supaya mereka tahu kondisinya, minimal yang dasar-dasar, yang mudah

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan, H. Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kinerja pengurus PKS Sulawesi Selatan (Sulsel) dan anggota DPRD Fraksi PKS. Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada acara Dialog Kebangsaan II Bersama Presiden PKS dan Tokoh-Tokoh Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/2023) malam. Andi Sudirman memuji PKS yang tetap solid membersamai dirinya sejak dari Pemilihan Gubernur

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI merespons rencana pertemuan LGBT se-Asean di Indonesia. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, meskipun acara tersebut dibatalkan di Indonesia, namun Fraksi PKS melihat ada upaya show off dan kampanye terbuka LGBT dilakukan di negeri ini dengan berbagai cara dan sarana. "Ada gerakan besar

Jakarta - Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pembahasan masih berlangsung di Komisi I DPR RI. Pembahasan terakhir pada Rabu, (12/7) di DPR RI, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta mendorong penguatan keamanan ekosistem digital di Indonesia. “Fraksi PKS mendorong penguatan keamanan ekosistem digital di Indonesia dengan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengadakan kunjungan ke Sulawesi Selatan, Rabu sampai Kamis, 12-13 Juli 2023. Beberapa agenda telah disiapkan oleh DPW PKS Sulsel untuk Presiden Partai. Seperti Dialog Kebangsaan dengan tokoh lintas agama dan budaya. Ketua PKS Sulsel, HM. Amri Arsyid mengemukakan bahwa Presiden PKS akan mengisi berbagai kegiatan

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalbar 1, Alifudin, meminta pemerintah dan anggota DPR RI dari Fraksi lainnya untuk menyetop pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan ketahap berikutnya, hingga polemik RUU Kesehatan ini benar-benar tuntas. Fraksi PKS melalui juru bicaranya menyatakan menolak RUU Kesehatan dilanjutkan ke tahap rapat paripurna. Hal ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu dari dua fraksi yang menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law itu menghapus pengeluaran wajib atau mandatory spending sebesar 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran, mandatory