Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut, Legislator PKS: Jangan Sampai Masyarakat Salah Menerjemahkan

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait dicabutnya status kegawatdaruratan pandemi Covid-19 oleh WHO.

“Jangan sampai masyarakat menerjemahkan ini sebagai akhir dari pandemi  Covid-19. Realitanya, Covid masih tetap ada dan terus mengintai sistem ketahanan kesehatan nasional,” ungkap Netty dalam keterangan medianya, Jumat, 12 Mei 2023.

Menurut Netty, penyebaran Covid-19 di Indonesia  justru melonjak akhir-akhir ini disebabkan  varian Arcturus yang disebut berasal dari India. Data per 12/5/2023  menunjukkan kasus aktif terpantau mencapai 19.178.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta Kemenkes untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat  terkait protokol pencegahan dan penanganan  Covid-19.

“Sosialisasi dan edukasi  menyangkut aspek promotif dan preventif harus terus dikuatkan oleh pemerintah. Meskipun status kedaruratannya sudah dicabut, tidak berarti  virus Covid-19 hilang. Pemerintah harus menekankan hal ini kepada masyarakat agar tetap waspada,” tambahnya.

Legislator PKS asal daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu meminta  pemerintah agar segera melaksanakan rekomendasi WHO terkait pencabutan status tersebut.

“Pemerintah harus memastikan  kesiapan Indonesia dalam melakukan surveilans terhadap kasus-kasus Covid-19, kesiapan infrastruktur kesehatan dari hulu ke hilir dan kesiapan melanjutkan program vaksinasi,” katanya.

Dengan memperhatikan kesiapan tersebut, lanjut Netty, diharapkan sistem kesehatan ke depan tidak terengah-engah  dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi.
“Sistem kesehatan yang kuat, harus dimulai dengan disetujuinya anggaran kesehatan pemerintah pusat minimal sebesar 10 persen dari APBN di luar gaji,” katanya.

Terakhir,  Netty mengingatkan  pemerintah untuk juga  melakukan evaluasi penanganan pandemi secara komprehensif.

“Beberapa catatan evaluasi penanganan pandemi adalah bagaimana pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang ilmiah dan berbasis bukti (scientific and evidence based), memberikan perhatian terhadap sistem fasilitas kesehatan yang prima seperti SDM kesehatan, RS, alkes, obat, vaksin serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah,” tutup Netty.